<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:612.0pt 936.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

Pemerintah Bukan Superman?

Oleh Suroso

Tampaknya pemerintah sedang dikritik untuk berperan menjadi superman. Kuat dan bisa menyelesaikan bergai persoalan. Para pengkritik berharap banyak pemerintah dapat menyelesaikan carut-marut negara sendirian. Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah jika gagal pemerintah divonis salah Kebijakan yang selalu menyulut protes diantaranya kenaikan BBM, listrik, pajak dan telepon.

Musuh bersama yang dihadapi pemerintah dan rakyat adalah kemiskinan. Tanpa kolaborasi keduanya niscaya negara kita akan terus terpuruk. Tentu saja untuk mengurangi kemiskinan perlu bantuan paar dan komunitas. Pasar yang bagus pasti didukung sistem yang mendukung produsen untuk dapat mengembangkan diri, bukan malah diperas oleh birokrasi. Komunitas yang baik juga tercipta oleh sistem yang baik. Namun, sistem yang baik tanpa didukung orang-orang yang baik hanya macan kertas. Persoalannya, bukan sebagian besar aparat pemerintah yang baik, tapi justru sebaliknya. Hal ini tampak dari hasil kerja dalam menangani, banjir, tanah longsor, lumpur panas, kekeringan yang semuanya itu disebabkan oleh ulah manusia termasuk korupsi berjamaah dalam membabat hutan dan mengeduk hasil tambang.

Menurut orang pintar, konon menaikkan BBM adalah hal yang amat rasional, karena BBM kita banyak menyubsidi orang kaya. Maka sangat masuk akal kalau pemerintah secara bertahap tapi pasti menaikkan harga BBM dan menyubsidi kendaraan umum dan orang-orang duafa. Naikkan pajak penghasilan sampai 50% agar orang ‘pintar’ tidak berlomba-lomba menimbun deposito dan berrnafsu mencari proyek

Untuk mencapai pemerataan pendapatan maka orang miskin di Indonesia yang menurut BPS jumlahnya 30-an juta lebih mendapat kompensasi kenaikan BBM Rp 100.000 per keluarga. Tanpa bersuudon dengan gaya sinterklas yang dilakukan pemerintah, orang miskin yang diberi subsidi kompensasi kenaikan BBM pasti akan tetap miskin, karena uang yang diberikan pasti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (makan, rumah, dan pakaian), apalagi pendidikan, walaupun ada BOS (biaya operasional).

Problem Indonesia sekarang ini bukan hanya sekedar memberi subdisi silang kepada kaum miskin, tetapi bagaimana menyediakan pekerjaan tetap bagi orang miskin di berbagai sektor pekerjaan. Pemerintah tidak perlu membuat masalah dengan membagi-bagi dana kompensasi BBM yang pasti tidak memicu kreativitas berusaha, tetapi yang lebih penting dapat menciptakan lapangan kerja bagi mereka agar mereka memiliki pendapatan tetap.

Pemerintah sejatinya hanya sebagai salah satu elemen dalam mewujudkan masyarakat madani, selain juga memberi peran yang sama kepada pasar dan komunitas. Seakan-akan hanya pemerintah yang sanggup mengatasi krisis ekonomi, dan membiarkan pengusaha dan investor menonton sepak terjang pemerintah dalam meningkatkan mutu ekonomi nasional. Sungguh tidak masuk akal jika orang yang dikategorikan miskin memiliki pendapatan Rp 175.000/bulan atau kurang dari Rp 6000/hari. Seorang pemulung dengan isteri dan dua anak yang hidup di rumah kardus, makan seadanya, memiliki pendapatan lebih dari Rp 600.000, yang tentu saja terhindar dari kompensasi dana BBM.

Maka, tuntutan masyarakat untuk mereshufel tim ekonomi kabinet SBY-Kalla bukan pula obat mujarab. Tanpa melibatkan swasta dan komunitas, negara tidak dapat berbuat banyak. Alih-alih dengan hanya memberi ikan Rp 100.000/keluarga tidak akan berdampak banyak untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu bergaya superman dalam menanggulangi krisis. Diperlukan etika sosial untuk berbagi dengan pelaku pasar dan komunitas. Supaya rakyat bisa makan, maka sektor pertanian harus ditolong, agar mereka dapat menghasilkan produk pangan yang dibeli cukup tinggi sebagai kebutuhan dasar. Dengan penyediaan bahan makan yang melimpah, dampak dari regulasi pertanian yang bekerjasama dengan komunitas petani dan nelayan, maka akan dituai pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat kecil yang disebut petani, nelayan, dan buruh. Sayangnya, nelayan kecil kesulitan melaut karena membubungnya harga solar. Petani tidak mampu menghasilkan bahan makan yang bagus karena mahalnya pupuk dan pestisida, serta tidak ada manusia berhati malaikat untuk menolong kerja keras petani kita dengan membeli dengan harga tinggi hasil pertaniannya.

Sesungguhnya banyak orang pintar Indonesia, sayangnya kurang memiliki etika sosial untuk memperbaiki kinerja dalam mencapai kesejahteraan bersama. Gap antara si kaya dan si miskin masih menganga lebar. Orang-orang pintar seharusnya bertanggung jawab memintarkan bangsanya. Orang-orang kaya seharusnya berpikir supaya orang lain juga sesejahtera dirinya. Indonesia sesungguhnya bukan negara miskin. Hanya seja proses pemiskinan terus berlangsung yang disebabkan oleh rusaknya etika moral dalam bentuk KKN, pencurian hutan, tambang, air, dan ketikdakjujuran dalam menyalurkan bantuan. Supaya hari esok lebih baik dari hari ini, berilah kemudahan pada pengusaha, investor, dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja, supaya orang dapat bekerja dan tidak terlalu berharap pada setetes embun Rp 100.000/bulan.

*) Suroso. Dosen UNY